JPMorgan Puji Ketahanan Energi Indonesia Kuat, Pemerintah Percepat Kemandirian

- Editor

Minggu, 3 Mei 2026 - 19:09 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, kondisi energi nasional masih menghadapi tantangan besar.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, kondisi energi nasional masih menghadapi tantangan besar.

ideopol.id, JAKARTA – Indonesia kembali mendapat sorotan positif di tingkat global setelah lembaga keuangan internasional JPMorgan Chase menilai ketahanan energi nasional berada dalam posisi kuat di tengah dinamika geopolitik dan tantangan energi dunia.

Dalam pemeringkatan terhadap 52 negara, JPMorgan menempatkan Indonesia di posisi kedua sebagai negara dengan ketahanan energi terbaik. Capaian ini dinilai mencerminkan konsistensi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan sekaligus mendorong kemandirian energi nasional.

Sejalan dengan pengakuan tersebut, pemerintah terus memperkuat strategi di sektor energi, mulai dari peningkatan produksi minyak dan gas (migas), optimalisasi sumur tua, hingga pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya dalam negeri seperti biodiesel.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa di balik capaian tersebut, Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama tingginya ketergantungan terhadap impor energi.

Indonesia yang pernah menjadi eksportir minyak dan anggota Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), kini berstatus sebagai importir. Produksi minyak domestik saat ini berada di kisaran 605 ribu barel per hari, sementara konsumsi telah mencapai 1,6 juta barel per hari.

“Dalam kondisi ini kita harus memutar strategi untuk mencapai kemandirian energi,” ujar Bahlil saat menghadiri Business Forum Himpunan Alumni IPB University di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu (3/5/2026).

Meski demikian, Bahlil menyebut terdapat perkembangan positif pada sektor energi nasional. Untuk pertama kalinya dalam satu dekade, produksi minyak Indonesia mampu melampaui target yang ditetapkan dalam APBN.

Capaian ini didorong oleh langkah strategis yang sebelumnya jarang diambil, salah satunya mengoptimalkan kembali sumur-sumur minyak tua, termasuk peninggalan era kolonial, yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

Pemerintah mendorong Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk memanfaatkan teknologi baru agar sumur-sumur tersebut kembali produktif. Upaya ini juga disertai pemberian insentif serta pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumur secara legal.

Selain itu, Kementerian ESDM mempercepat pengembangan sejumlah wilayah kerja migas yang selama ini tertunda. Salah satunya adalah proyek Blok Abadi Masela di Maluku yang sempat mangkrak hampir tiga dekade.

Bahlil menegaskan pemerintah mengambil sikap tegas terhadap operator agar proyek segera berjalan. Proyek senilai USD21 miliar tersebut kini telah memasuki tahap lelang Engineering, Procurement, and Construction (EPC).

“Kalau tidak berjalan, kami akan ambil langkah tegas. Sekarang sudah masuk tahap tender EPC,” jelasnya.

Sementara itu, di Kalimantan Timur, temuan baru di Blok Ganal diproyeksikan mulai berproduksi signifikan pada 2029.

Di sektor bahan bakar minyak (BBM), pemerintah menargetkan penghentian impor solar pada 2026. Kebijakan ini didukung oleh implementasi mandatori biodiesel yang telah berjalan hampir satu dekade.

Saat ini, campuran biodiesel telah mencapai 40 persen (B40) dan ditargetkan meningkat menjadi 50 persen pada Juli 2026. Skema ini memungkinkan pemenuhan sebagian kebutuhan energi dari dalam negeri berbasis kelapa sawit.

Pemerintah juga mulai menyiapkan pencampuran etanol untuk bensin. Dengan potensi bahan baku seperti singkong, jagung, dan tebu, Indonesia menargetkan implementasi campuran etanol sebesar 20 persen pada 2028.

“Kalau kita mandatori 20 persen, berarti kita bisa mengurangi impor bensin hingga 8 juta kiloliter,” tegas Bahlil.

Di sisi lain, sektor gas rumah tangga masih menghadapi tantangan. Indonesia mengimpor sekitar 7,47 juta metrik ton Liquefied Petroleum Gas (LPG) per tahun, sementara produksi domestik hanya sekitar 1,94 juta metrik ton. Subsidi LPG pun membebani anggaran negara hingga Rp80–87 triliun per tahun.

Sebagai alternatif, pemerintah mengembangkan Compressed Natural Gas (CNG) yang dinilai 30–40 persen lebih murah dibanding LPG. Teknologi ini telah diuji coba di sektor komersial dan program dapur makan bergizi gratis, serta dipersiapkan untuk penggunaan rumah tangga.

Diversifikasi sumber impor minyak mentah juga terus dilakukan. Jika sebelumnya bergantung pada kawasan Timur Tengah, kini Indonesia memperluas pasokan dari Afrika, Amerika, hingga Rusia.

Bahlil menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari strategi menjaga ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian global.

“Upaya ini bukan sekadar kebijakan, tetapi bagian dari tanggung jawab negara dalam memastikan kebutuhan energi bagi lebih dari 280 juta penduduk Indonesia,” ujarnya.

Pemerintah juga memastikan stabilitas harga energi bagi masyarakat. Hingga akhir 2026, harga BBM dan LPG bersubsidi dipastikan tidak mengalami kenaikan meskipun terjadi fluktuasi harga minyak dunia.

Menurut Bahlil, ketahanan energi tidak dibangun melalui satu kebijakan instan, melainkan melalui rangkaian langkah strategis yang konsisten dan terukur.

Mulai dari optimalisasi produksi dalam negeri, percepatan proyek migas, hingga diversifikasi energi dan pengelolaan impor yang adaptif, seluruhnya menjadi fondasi dalam memperkuat kemandirian energi Indonesia ke depan.

Berita Terkait

Minggu, 3 Mei 2026 - 19:09 WITA

JPMorgan Puji Ketahanan Energi Indonesia Kuat, Pemerintah Percepat Kemandirian

Berita Terbaru