ideopol.id, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua Koalisi Merah Putih (KMP) 2014, Idrus Marham, menyoroti pernyataan Amien Rais dalam sebuah video yang beredar di YouTube dan memicu polemik di ruang publik.
Idrus menilai, pernyataan tersebut mencerminkan kurangnya penerapan prinsip tabayyun atau verifikasi dalam menyampaikan informasi, khususnya terkait isu-isu yang bersifat sensitif dan menyangkut individu.
Ia mengaku terkejut dengan isi video tersebut, mengingat hubungan yang selama ini terjalin antara Amien Rais dan Presiden Prabowo Subianto sejak era Koalisi Merah Putih 2014.
“Saya seperti disambar petir di siang bolong. Dulu komunikasi beliau dengan Pak Prabowo sangat intens dan solid. Bahkan lebih dari sekadar mitra koalisi, keduanya saling menopang secara pemikiran. Karena itu, saya bertanya, ke mana perginya semangat silaturahmi itu? Mengapa tidak bertabayyun sebelum menyampaikan tudingan serius ke publik?” ujar Idrus dalam keterangannya, Minggu (3/5/2026).
Menurut Idrus, kedekatan Amien Rais dan Prabowo bukanlah hubungan politik biasa. Dalam dinamika KMP 2014, keduanya dikenal memiliki komunikasi yang cair, intens, dan dilandasi kepercayaan yang kuat.
Karena itu, perubahan sikap yang ditunjukkan melalui pernyataan terbuka di ruang publik dinilai menimbulkan tanda tanya besar.
“Hubungan itu dibangun dengan modal kepercayaan dan silaturahmi yang panjang. Maka sangat disayangkan jika kemudian ruang publik justru digunakan untuk melontarkan tuduhan tanpa proses klarifikasi,” katanya.
Idrus menegaskan, demokrasi memang menjamin kebebasan berpendapat. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat tanpa batas, terutama jika berpotensi menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
Ia menekankan bahwa dalam perspektif Islam, tabayyun merupakan prinsip fundamental yang wajib diterapkan dalam komunikasi publik. Prinsip ini mencakup verifikasi sumber (tatsabbut), pemeriksaan isi informasi, konfirmasi kepada pihak terkait, hingga menahan diri untuk tidak menyebarluaskan informasi sebelum kebenarannya jelas.
“Tabayyun itu bukan sekadar cek fakta. Ada proses menyeluruh—mulai dari memeriksa kredibilitas sumber, isi informasi, hingga memberi ruang klarifikasi kepada pihak yang dituduh. Tanpa itu, kita berisiko terjebak dalam disinformasi,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa penyebaran tuduhan tanpa verifikasi, terutama yang menyangkut aspek personal, dapat berdampak serius dan merusak tatanan sosial maupun politik.
Dalam konteks tersebut, Idrus mengapresiasi langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang mengambil tindakan terhadap konten yang dinilai mengandung hoaks dan ujaran kebencian.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa pemerintah tidak menempuh jalur hukum terhadap Amien Rais, melainkan menjalankan kewenangan administratif sesuai regulasi, seperti penurunan (take down) konten bermasalah.
“Langkah Komdigi sudah tepat dan proporsional. Ini bukan soal membungkam kritik, tetapi menjaga ruang publik dari konten yang mengandung fitnah dan disinformasi,” ujar Idrus.
Dalam pernyataan resminya, Komdigi menyebut video tersebut mengandung narasi fitnah, serangan personal, serta ujaran kebencian terhadap Presiden, sehingga perlu ditindak untuk menjaga kualitas informasi di ruang digital.
Lebih lanjut, Idrus menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah tetap merupakan bagian penting dalam demokrasi. Namun, kritik harus disampaikan secara etis, berbasis data, dan bertanggung jawab.
“Kalau ingin menjadi moralis sejati, maka tabayyun adalah keharusan. Tanpa itu, kritik bisa berubah menjadi fitnah. Bahkan kebenaran yang disampaikan dengan cara yang salah dapat menimbulkan kerusakan yang lebih besar,” tegasnya.
Idrus juga mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi di tengah derasnya arus digital.
“Jangan hanya mengejar viral. Viral itu sesaat, tetapi dampaknya bisa panjang. Mari biasakan tabayyun agar ruang publik kita tetap sehat, cerdas, dan bermartabat,” pungkasnya.
