Ideopol.id, JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritik pelaksanaan latihan dasar kepemimpinan militer (Latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Koalisi menilai pendekatan militer tidak memiliki relevansi dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam pengelolaan koperasi.
Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG) Indonesia, Daniel Awigra, mengatakan kemampuan seorang pengelola koperasi semestinya dibangun melalui penguatan tata kelola organisasi, kepemimpinan partisipatif, akuntabilitas, literasi keuangan, serta pemberdayaan masyarakat.
“Kompetensi pengelola koperasi dibangun melalui tata kelola organisasi, kepemimpinan partisipatif, akuntabilitas, literasi keuangan, dan pemberdayaan masyarakat, bukan melalui latihan militer,” kata Daniel dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (27/6/2026).
Daniel menilai pelibatan TNI dalam program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mencerminkan semakin meluasnya praktik militerisasi ruang sipil. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak sejalan dengan semangat reformasi sektor keamanan yang menegaskan pemisahan fungsi antara institusi militer dan sipil.
Ia menegaskan organisasi sipil dan institusi militer memiliki karakter, fungsi, serta tujuan yang berbeda sehingga pendekatan militer dinilai tidak tepat diterapkan dalam pembinaan calon pengelola koperasi.
“Pemerintah seolah menganggap bahwa setiap persoalan tata kelola sipil dapat diselesaikan melalui pendekatan militer, padahal organisasi sipil dan institusi militer memiliki karakter, fungsi, dan tujuan yang sama sekali berbeda,” tegas Daniel.
Dinilai Berpotensi Mengikis Nilai Demokrasi
Koalisi berpandangan pendekatan militeristik berpotensi mengikis nilai-nilai demokrasi dalam organisasi sipil. Lingkungan militer yang menekankan komando, hierarki, dan kepatuhan dinilai berbeda dengan kebutuhan organisasi masyarakat yang mengedepankan dialog, kreativitas, berpikir kritis, dan pengambilan keputusan secara partisipatif.
Menurut Daniel, meninggalnya lima peserta Latsarmil semakin memperkuat kritik terhadap berbagai program pemerintah yang melibatkan pendekatan militer dalam urusan sipil.
Ia menilai sejak awal pelatihan calon manajer KDMP dibangun di atas asumsi yang keliru, yakni menyamakan disiplin militer dengan profesionalisme organisasi sipil.
“Kami menilai program pelatihan Manajer Koperasi Desa Merah Putih sejak awal telah cacat secara konseptual karena dibangun di atas asumsi yang keliru bahwa disiplin militer identik dengan profesionalisme organisasi sipil. Tragedi yang menewaskan lima peserta semakin menegaskan bahwa asumsi tersebut bukan hanya keliru, tetapi juga berbahaya,” ujarnya.
Ajukan Tiga Tuntutan kepada Pemerintah
Atas dasar itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyampaikan tiga tuntutan kepada pemerintah.
Pertama, mendesak pemerintah bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membentuk tim pencari fakta yang independen, transparan, dan menyeluruh untuk mengusut penyebab meninggalnya lima peserta Latsarmil. Koalisi juga meminta penegakan hukum terhadap seluruh pihak yang bertanggung jawab, termasuk pengambil kebijakan yang merancang dan memerintahkan pelaksanaan program tersebut apabila ditemukan adanya pelanggaran.
Kedua, menghentikan seluruh rangkaian pelatihan dasar kemiliteran bagi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sekaligus menghentikan rencana pelibatan militer dalam berbagai pelatihan bagi masyarakat sipil lainnya.
Ketiga, menghentikan keterlibatan TNI dalam program-program pemerintah yang tidak berkaitan dengan tugas pokok pertahanan negara serta mengembalikan pelaksanaan program pembangunan kepada institusi sipil yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.
Selain itu, koalisi meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program yang menggunakan pendekatan militer dalam urusan sipil, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Karena praktik militerisasi kebijakan sipil tidak hanya menyimpang dari agenda reformasi sektor keamanan, tetapi juga mengaburkan batas fungsi antara institusi pertahanan dan institusi sipil dalam negara demokratis,” tutup Daniel.
Catatan: Dalam rilis ini disebutkan jumlah korban meninggal sebanyak lima peserta, mengikuti pernyataan Koalisi. Apabila terdapat keterangan resmi pemerintah yang menyebut jumlah berbeda, sebaiknya ditambahkan sebagai informasi pembanding demi menjaga keberimbangan pemberitaan.
