ideopol.id, MAKASSAR – Pemerintah bersama Kementerian Sosial (Kemensos) terus memperkuat upaya penyaluran bantuan sosial (bansos) yang lebih tepat sasaran melalui sistem digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) yang ditargetkan mulai diluncurkan pada akhir 2026.
Sistem ini dirancang untuk meningkatkan akurasi data penerima bantuan sekaligus memudahkan pemerintah memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih komprehensif.
Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menjelaskan bahwa digitalisasi bansos akan memungkinkan pemerintah mengetahui profil penerima manfaat secara lebih lengkap, mulai dari kondisi sosial, kepemilikan aset, hingga data biometrik.
“Dengan adanya digitalisasi bansos ini, kita bisa lebih mengetahui profil penerima bantuan sosial,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya secara daring, Jumat (8/5/2026).
Menurutnya, sistem tersebut tidak hanya memuat data dasar penerima bantuan, tetapi juga memungkinkan pemerintah mengetahui kepemilikan rumah serta berbagai jenis bantuan yang diterima masyarakat dari berbagai sumber.
“Kita tidak hanya tahu asetnya, tetapi juga mungkin kepemilikan rumahnya. Sehingga kita bisa mengetahui setiap tahun penerima manfaat ini menerima berapa besar bantuan, baik dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun bantuan nonpemerintah,” jelasnya.
Digitalisasi perlindungan sosial ini juga diharapkan menjadi langkah strategis untuk memastikan bansos benar-benar diterima masyarakat yang berhak, sekaligus mengurangi potensi tumpang tindih data penerima.
Di sisi lain, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyebut sistem tersebut akan menjadi portal terpadu untuk pendaftaran dan sanggah data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) serta bantuan sembako yang terintegrasi lintas kementerian dan lembaga.
Menurut Luhut, teknologi face recognition dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) akan digunakan untuk memperkuat proses validasi dan verifikasi penerima bansos.
“Digitalisasi ini sangat penting, sehingga proses pengambilan keputusan harus berbasis data yang akurat,” tegas Luhut.
Ia juga mengungkapkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah meninjau langsung proses pendaftaran hingga mekanisme sanggah data penerima bantuan sosial dalam sistem tersebut.
“Kalau ini semua berjalan baik di 42 kabupaten, Presiden nanti akan melakukan roll out sekitar Oktober atau November. Paling lambat akhir tahun ini saya kira sudah bisa berjalan secara nasional,” ujar Luhut.
Nantinya, sistem digitalisasi perlindungan sosial akan hadir dalam bentuk aplikasi yang terhubung dengan berbagai basis data pemerintah, seperti Kemensos, Dukcapil, BPS, PLN, BKN, Korlantas Polri, BPJS, ATR/BPN, serta sejumlah instansi lainnya.
Integrasi lintas data tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah mengukur tingkat kelayakan penerima manfaat secara lebih akurat, sekaligus memantau perkembangan menuju kemandirian ekonomi keluarga penerima bantuan.
