ideopol.id, JAKARTA – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK), Muhammad Abdi Maludin, mengakui menerima sejumlah uang sebelum pelaksanaan aksi mahasiswa di kawasan Istana Negara pada 15 Juni 2026.
Pengakuan tersebut disampaikan Abdi dalam sebuah video yang beredar dan menjadi perhatian publik. Dalam pernyataannya, ia menyebut uang tersebut diterimanya dengan tujuan agar mahasiswa UBK tidak menggelar aksi di Istana Negara.
“Perkara uang itu saya diberi cash agar tidak turun ke Istana Negara, tetapi teman-teman tetap turun,” ujar Abdi dalam video tersebut.
Abdi menjelaskan bahwa sebelum aksi berlangsung, dirinya sempat menerima tawaran uang dari sejumlah pihak yang menginginkan agar demonstrasi mahasiswa tidak dilaksanakan. Menurutnya, pada awalnya ia menolak tawaran tersebut.
Ia juga mengklaim bahwa dana yang diterimanya berasal dari pihak kepolisian dengan tujuan agar mahasiswa tidak melakukan aksi di kawasan Istana Negara maupun DPR RI. Namun demikian, ia menegaskan bahwa aksi tetap berjalan sesuai rencana meskipun dana tersebut telah diterima.
“Memang sejak sebelum aksi sudah banyak yang memberi uang, tapi saya menolak,” kata Abdi, yang kemudian disambut sorakan sejumlah mahasiswa dan civitas akademika UBK yang hadir.
Dalam keterangannya, Abdi turut menyebut adanya keterlibatan alumni Fakultas Hukum UBK dalam proses penyerahan dana tersebut. Ia mengaku pembagian uang kepada pihak terkait baru dilakukan setelah aksi berlangsung.
Pengakuan tersebut kini memunculkan berbagai reaksi dan berpotensi menjadi perhatian aparat penegak hukum untuk dilakukan penelusuran lebih lanjut terkait kebenaran serta asal-usul dana yang dimaksud.
Bertemu Wapres Gibran
Usai menggelar aksi di kawasan Medan Merdeka Selatan, Abdi bersama sejumlah perwakilan mahasiswa UBK diketahui diterima oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Negara pada 15 Juni 2026.
Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah dan memberikan tenggat waktu lima hari untuk merespons aspirasi yang mereka sampaikan.
Menurut Abdi, tuntutan mahasiswa berfokus pada isu fiskal dan pendidikan. Salah satunya adalah meminta pemerintah membekukan sementara pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta melakukan audit transparansi terhadap kebijakan yang berkaitan dengan deputi kedaulatan pangan di daerah.
Selain itu, mahasiswa juga meminta agar anggaran hasil efisiensi belanja negara dialihkan untuk membantu subsidi biaya operasional pendidikan tinggi guna mewujudkan akses pendidikan yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
“Kami meminta efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah dapat diarahkan untuk mendukung pembiayaan pendidikan tinggi agar lebih terjangkau,” ujar Abdi.
Hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari pihak kepolisian terkait klaim yang disampaikan Abdi dalam video tersebut. Sementara itu, berbagai pihak mendorong agar persoalan ini diklarifikasi secara terbuka guna menghindari spekulasi dan memastikan fakta yang sebenarnya.
